ANALISIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP NAKHODA YANG DISERTAI FAKTA HUKUM BARU DI LUAR DAKWAAN PENUNTUT UMUM

(Studi Putusan No. 2/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tul)

Abstract

Hukum mengatur tidak hanya kehidupan di darat tetapi juga di laut, yang merupakan ruang vital bagi kehidupan manusia dan interaksi internasional. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 17.000 pulau. Untuk mengelola perairannya dengan baik, diperlukan Kawasan Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI). Namun, aktivitas kriminal masih terjadi di dalam kawasan ini, seperti yang tercermin dalam kasus KM Mus yang diputuskan dalam Keputusan Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tul., di mana hakim mempertimbangkan fakta hukum di luar dakwaan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan yudisial terhadap fakta-fakta tersebut dan implikasinya terhadap penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual, yang didukung oleh penelitian pustaka. Temuan menunjukkan fakta hukum baru yang melibatkan transfer 150 ton bahan bakar diesel, yang berpotensi melanggar Undang-Undang Pelayaran dan Undang-Undang Minyak dan Gas. Meskipun demikian, dakwaan jaksa tetap tepat karena yurisdiksi terbatas Pengadilan Perikanan dalam mengadili kejahatan perikanan. Berdasarkan fakta-fakta yang baru terungkap ini, Jaksa Penuntut Umum dapat memulai penuntutan terpisah sebagai penerapan prinsip tindak pidana yang tersisa. Penuntutan tersebut sah secara hukum dan tidak melanggar prinsip ne bis in idem karena pokok perkaranya berbeda. Studi ini menyimpulkan bahwa pertimbangan yudisial terhadap fakta-fakta di luar dakwaan sangat penting untuk mengungkap kebenaran materiil dan memastikan kepastian hukum.